Dinas SDABMBK Gelar Rapat Pembahasan Kajian Dokumen Hidrologi Drainase Peil Banjir
Selasa, 05 Agustus 2025, 10:29:58 | Dibaca: 94
Kamis (31/7) — Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan menggelar rapat kajian dokumen hidrologi drainase dan peil banjir bersama konsultan teknis di Ruang Rapat I SDABMBK.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Dinas SDABMBK. Kepala Bidang Bina Konstruksi, Fakhrul, yang memimpin rapat, menegaskan bahwa penanganan banjir merupakan program prioritas Wali Kota Medan yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan melibatkan kolaborasi semua pihak.
Fakhrul menekankan bahwa masyarakat tidak bisa hanya menyalahkan pemerintah, karena penanganan banjir perlu dukungan aktif dari warga, terutama pemilik lahan. Ia mencontohkan pentingnya pengelolaan air hujan di tingkat tapak, sebelum masuk ke drainase kota.
“Berapapun kapasitas drainase kota, tidak akan cukup jika semua air hujan langsung dialirkan ke sistem tersebut,” tegasnya.
Ia mendorong penerapan sumur resapan di setiap rumah. Jika setiap rumah membuat sumur berkapasitas 1,5 m³, bisa ditampung lebih dari 750.000 m³ air hujan, mengurangi beban drainase dan membantu konservasi air tanah.
Fakhrul juga mengingatkan bahwa pengelolaan banjir bukan hanya soal pembangunan infrastruktur, tapi juga perubahan pola pikir dalam mengelola air di lahan pribadi.
“Pemko hanya bisa bekerja di lahan pemerintah. Di luar itu, tanggung jawab ada di pemilik lahan.”
Ia berharap para konsultan berlisensi dapat menjadi agen perubahan dan menyebarluaskan praktik-praktik baik pengelolaan banjir di Kota Medan.
#MedanUntukSemua #PemkoMedan #DinasSDABMBKKotaMedan
Rapat tersebut turut dihadiri oleh sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Dinas SDABMBK. Kepala Bidang Bina Konstruksi, Fakhrul, yang memimpin rapat, menegaskan bahwa penanganan banjir merupakan program prioritas Wali Kota Medan yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan melibatkan kolaborasi semua pihak.
Fakhrul menekankan bahwa masyarakat tidak bisa hanya menyalahkan pemerintah, karena penanganan banjir perlu dukungan aktif dari warga, terutama pemilik lahan. Ia mencontohkan pentingnya pengelolaan air hujan di tingkat tapak, sebelum masuk ke drainase kota.
“Berapapun kapasitas drainase kota, tidak akan cukup jika semua air hujan langsung dialirkan ke sistem tersebut,” tegasnya.
Ia mendorong penerapan sumur resapan di setiap rumah. Jika setiap rumah membuat sumur berkapasitas 1,5 m³, bisa ditampung lebih dari 750.000 m³ air hujan, mengurangi beban drainase dan membantu konservasi air tanah.
Fakhrul juga mengingatkan bahwa pengelolaan banjir bukan hanya soal pembangunan infrastruktur, tapi juga perubahan pola pikir dalam mengelola air di lahan pribadi.
“Pemko hanya bisa bekerja di lahan pemerintah. Di luar itu, tanggung jawab ada di pemilik lahan.”
Ia berharap para konsultan berlisensi dapat menjadi agen perubahan dan menyebarluaskan praktik-praktik baik pengelolaan banjir di Kota Medan.
#MedanUntukSemua #PemkoMedan #DinasSDABMBKKotaMedan